12.Partai Persatuan Daerah

Visi

Terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, serta kemandiirian masyarakat di daerah menuju Indonesia Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan pendidikan formal dan non formal secara merata.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di daerah.
4. Meningkatkan pembangunan yang terencana di daerah dengan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa.
6. Meningkatkan dan menggali peran dan potensi daerah dalam pembangunan nasional.

Jembatan untuk Temukan Solusi

RUANG kerja Ketua Umum Partai Persatuan Daerah atau PPD Oesman Sapta, yang luas di lantai delapan Menara Radjawali, Jakarta, tampak sederhana. Selain rapi, tidak banyak pernak-pernik yang menghiasi ruangan itu.

Sebuah lukisan diri Oesman saat muda terpampang di salah satu dinding ruangan itu. Dalam suasana malam, perbincangan tentang satu-satunya partai yang menggunakan kata daerah itu mengalir.

Kehadiran PPD, yang mengawali perbincangan malam itu, akhir Agustus lalu, tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Pilihan menggunakan sistem dua kamar, bikameral, ternyata menempatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak sederajat dengan DPR.

Oesman menyebutnya dengan bikameral ”banci”. Berikut wawancara dengan mantan Wakil Ketua MPR itu.

Mengapa Anda membentuk partai dengan nama daerah?

Di Indonesia sistem bikameral belum penuh, masih banci, karena DPR memiliki kewenangan penuh, sedangkan DPD tidak. Karena itu, kita memerlukan jembatan untuk bisa menghubungkan DPR dengan DPD.

Dulu, saat di MPR, saya tidak bertanya tentang kewenangan sebab dengan terbentuknya DPD sudah ada kewenangan. DPD bisa saja mengundang presiden, wakil presiden, serta menteri atau saya datang. Proaktif. Namun, kemudian terjelaskan, meski keberadaan DPD dibutuhkan, ternyata lembaga itu tak memiliki wewenang cukup. Meskipun demikian, DPD tidak perlu selalu menuntut itu karena dengan keberadaannya, DPD sebenarnya telah memiliki wewenang. Dari kondisi itulah kemudian PPD lahir. PPD adalah jembatan antara DPR dan DPD. PPD membawa aspirasi daerah ke DPR. Filosofi PPD adalah pembangunan daerah.

Anda membentuk PPD untuk ikut Pemilu 2004. Tetapi, PPD tak dapat kursi di DPR....

Memang, target PPD kala itu adalah DPRD tingkat II. Alasannya, ada undang-undang tentang otonomi daerah. Kami menargetkan 50 kader PPD menjadi anggota DPRD tingkat II. Ternyata, kami malah mendapatkan 100 kursi lebih. Bahkan, juga di DPRD tingkat I.

Partai itu tidak dapat tiba-tiba meledak, melainkan membutuhkan waktu. PPD adalah partai yang baru tumbuh, yang membutuhkan kerja sama dengan semua pihak. Apalagi tujuan semua partai sama, yaitu memakmurkan rakyat. Untuk itu, perlu ada kekuatan sosial ekonomi, yang membawa dampak peningkatan ekonomi di daerah. Itu memerlukan kerja sama dari utusan daerah, partai daerah, dan anggota parlemen.

Jika pada Pemilu 2004 adalah masa PPD mengembrio, pada Pemilu 2009 tentu tidak lagi....

Dulu memang targetnya 50 kursi di DPRD tingkat II (kabupaten/kota), tentu sekarang tidak begitu. Targetnya adalah 33 anggota DPR untuk setiap provinsi. Tidak muluk-muluk, sesuaikan dengan kemampuan.

Saya mengharapkan satu provinsi bisa mendapatkan satu kursi. Daerah yang berkumpul itu sebenarnya jaminan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RI tidak ada tanpa daerah. Indonesia makmur kalau daerah makmur.

Artinya, semangat PPD adalah membangun daerah untuk kemakmuran Indonesia?

Benar.

Banyak partai mencalonkan artis atau artis terlibat dalam partai. Bagaimana dengan PPD?

Kami tidak mempunyai artis, tetapi kami mampu mengundang artis. Artis itu milik bangsa, bukan milik kelompok.

Namun, saat ini kami konsisten dengan kader di daerah. Tidak perlu cantik atau terkenal, yang penting pintar, mempunyai integritas yang baik, dan tak hanya mengandalkan popularitas. Cantik atau tampan, tetapi kalau tidak mampu berbuat apa-apa, tentu tidak banyak gunanya. Yang penting adalah memperlihatkan kredibilitasnya.

Dari Pemilu 2004, dari sekitar 100 kader PPD yang duduk di DPRD II, ada yang jadi ketua DPRD atau bupati. Salah satunya adalah Heldi Hamid dari Kalimantan Barat yang kemudian menjadi Bupati Kayung Utara.

Hanya orang yang memiliki kredibilitas yang dapat memberikan harapan. Itu tidak gampang. Ia akan jadi rebutan semua partai. Itulah demokrasi, meski ada pula yang menggunakan trik-trik.

Saat ini kepercayaan publik pada partai sangat rendah, partisipasi politik warga menurun, dan kondisi di daerah terpuruk. Bagaimana PPD menyikapi itu?

PPD betul-betul ingin merebut kesejahteraan rakyat di daerah dengan nurani. Ini, antara lain, dengan tawaran program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perhatian utamanya adalah peningkatan ekonomi, antara lain melalui infrastruktur.

Bukankah semua partai juga menawarkan hal yang sama?

Konsepnya mungkin saja sama, tetapi satu-satunya partai yang menggunakan kata daerah hanya PPD. Ujung tombak dan perhatian PPD adalah di daerah.

Selama ini bagaimana kontribusi kader PPD yang terpilih bagi daerah?

Kalau hanya satu memang belum cukup memengaruhi. Tetapi kami punya sikap, mungkin saja semua setuju, tetapi kader kami bisa tidak setuju. Buktinya, sampai detik ini kami tidak mendengar persoalan terkait kader PPD. Artinya, semua masih terkontrol. Kini semua itu diasah maju. PPD mempunyai masa depan.

Bagaimana dengan Jakarta?

Jakarta itu bisa berarti dua. Dia sebagai ibu kota negara dan Jakarta sebagai ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Kami tetap memberikan perhatian di provinsi.

Fokus daerah PPD....

Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Di wilayah itu saya meminta agar PPD membuka pintu selebar-lebarnya. Wilayah seluas itu perlu banyak orang. Ada material, ada orang, maka akan tumbuh kreativitas. Saya berpesan agar kader memahami budaya, agar antardaerah saling menghormati.

Dari hasil Pemilu 2004, kader PPD yang terpilih umumnya dari daerah yang tertinggal....

Persis, mereka mencari wajah baru. Jawa dulu tidak terlalu diperhatikan, tetapi sekarang Jawa juga meminta agar diperhatikan PPD. Program bisa sama, tetapi apa solusi yang ditawarkan. PPD membangun sistem solusi. Harus ada solusi untuk persoalan daerah.

www.indonesiamemilih.com

11.Partai Kedaulatan

Visi

1. Terciptanya sumberdaya manusia Indonesia yang religius dari beraneka ragam agama, suku, adat istiadat serta budaya yang merupakan ciri kemajemukan dan mengandung kesamaan mendasar yang tercermin dalam perilaku hidup menjadi ciri khas adanya dunia yang sarat dengan falsafah, makna, dan norma yang tidak ada pada bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan dan memfungsikan nilai strategis kekuatan masyarakat religius dalam pola masyarakat madani yang demokratis guna mengusung bangsa dan Negara Republik Indonesia terlepas dari krisis multidimensi menuju kejayaan Nusantara serta berperan aktif sebagai salah satu kekuatan penyeimbang dunia dalam kehidupan tatanan dunia baru yang berkeadilan sosial berdasarkan potensi geografis, geostrategis, geoetnis, geopolitis, geoekonomi yang dimiliki.
3. Penerapan "high and advance technology" dengan melakukan kerjsa sama strategis bersifat multilateral antarnegara dalam kelompok ekonomi dan mengembangkan serta menerapkan bio-teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan untuk memosisikan Republik Indonesia menjadi lumbung pangan dunia

www.indonesiamemilih.com

10.Partai Perjuangan Indonesia Baru

Visi

Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) adalah Partai yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan majemuk.

Berkeadilan, berarti: Negara harus menjamin:

1. Lapangan Kerja, agar masyarakat memiliki pendapatan untuk dapat hidup layak, sehat dan berpendidikan.
2. Perpajakan yang sehat, agar pembangunan dapat dilaksanakan merata dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran dan cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemberantasan Kemiskinan absolut dengan sesegera mungkin.

Demokratis, berarti:

1. Jaminan penuh bagi perlindungan dan pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dalam suatu masyarakat majemuk.
2. Kesamaan kedudukan semua orang didepan hukum.
3. Partisipasi aktif masyarakat didalam pembuatan kebijakan negara.
4. Pengawasan yang terbuka oleh masyarakat terhadap pemerintah parlemen dan lembaga peradilan.

Majemuk, berarti:

1. Negara menjamin keragaman budaya dan ekspresi bebas setiap kebudayaan.
2. Negara menjamin kehidupan golongan minoritas dan tidak menjalankan diskriminasi dalam segala bentuk.
3. Negara menjaga kerukunan dan menjamin kebebasan beragama dan keyakinan hidup setiap orang.

Apa yang harus dikerjakan?

PARTAI PIB sesungguhnya lahir dari keprihatinan ini. Partai PIB berkehendak keras untuk menghentikan segera kemerosotan ekonomi dan politik bangsa ini. Partai PIB ingin melihat bangsa ini maju berkejaran dengan bangsa-bangsa lain. Dan Partai PIB percaya bahwa langkah harus segera dibuat agar keterpurukan itu dapat ditahan, dan kemudian dibalikkan arahnya menjadi kemajuan.

Politik yang bersih. Yang utama adalah upaya keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Terutama citra buruk yang terus melekat pada DPR dan partai-partai harus segera diperbaiki.

Partai PIB akan mengupayakan lapangan kerja bagi sebanyak mungkin orang, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dalam hal usaha bisnis besar, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya juga harus didukung dengan semangat persaingan yang jujur dan hasil usaha itu harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat melalui sistem perpajakan yang adil dan modern.

Pendidikan sebagai Pegangan Hidup. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap bangsa yang ingin maju cepat. Oleh karena itu Partai PIB akan berkonsentrasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu memberi bekal pengetahuan dasar melalui suatu kurikulum inti yang memungkinkan setiap orang dapat melanjutkan hidupnya didalam lingkungan apapun dia berada.

Kaum Perempuan yang Merdeka. Indonesia baru tidak mungkin terwujud tanpa kaum perempuan yang merdeka. Percuma kita berbicara tentang demokrasi bila separuh dari warga negara kita masih menjadi warga negara kelas dua hanya karena mereka perempuan. Sistem hukum dan politik harus memungkinkan percepatan persamaan.

Kaum Muda dan Masa Depan. Semua usaha kita sekarang ini pada akhirnya adalah limpahan tanggungjawab yang akan diteruskan oleh kaum muda. Oleh karena itu perhatian khusus harus diberikan kepada mereka. Perkembangan dan kebebasan adalah milik kaum muda. Kita tidak boleh menjadikan mereka semata-mata obyek dari rencana-rencana kita. Maka sejak sekarang mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik.

Lingkungan Hidup yang Lestari. Kemakmuran dan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam. Tetapi pemanfaatan sumber daya itu haruslah menghormati dan mengikuti hak- hak sang alam. Bagi Partai PIB, lingkungan hidup adalah ibu pertiwi yang akan merawat kemanusiaan sepanjang zaman.

www.indonesiamemilih.com

9. Partai Amanat Nasional

Visi

Dalam hal pembangunan masyarakat, Partai Amanat Nasional mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, mandiri, dan cerdas. Dalam hal pemerintahan, Partai Amanat Nasional menentang segala bentuk kediktatoran, totalitarisme, dan otoriterisme, karena berlawanan dengan harkat dan martabat manusia, memasung kebebasan, dan menghancurkan hukum.

MENULARKAN INSPIRASI KEMANDIRIAN

KEMANDIRIAN merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bangsa ini. Jika tidak, bangsa ini akan terpuruk lebih dalam lagi. Partai Amanat Nasional mencoba menularkan inspirasi yang bisa mendorong rakyat negeri ini untuk mandiri.

Bayangkan saja, sumber daya manusia Indonesia yang andal dan kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki bangsa ini, kok, belum bisa menjadi sinergi untuk memakmurkan rakyat. Inilah problem kemandirian kita,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir ketika ditemui di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta, pekan lalu, di tengah suasana penyusunan daftar calon anggota legislatif sementara.

Anda berbicara soal kemandirian, sampai di mana kemandirian diterapkan di PAN?

Sebagai partai, PAN yang lahir pada era reformasi ingin memberikan bukti bahwa kemandirian itu bisa dilakukan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, mulai membangun jaringan usaha antarkader sampai menyempurnakan mekanisme demokrasi di PAN. Itu sebabnya PAN memelopori suara terbanyak, sebagai bukti bahwa PAN memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader partai untuk bersaing.

Secara politik, kita memberikan banyak kewenangan kepada daerah. Misalnya pemilihan bupati/wali kota cukup sampai tingkat provinsi, tidak perlu sampai ke pusat, kecuali ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sehingga perlu konsultasi ke pusat. Harapannya, mereka bisa mengambil keputusan strategis sehingga ketika kader partai memimpin daerahnya sudah biasa mengambil keputusan yang sangat penting dan tidak perlu harus sering meminta petunjuk ke pusat.

Kemandirian dalam konteks bernegara?

PAN ingin menularkan kemandirian yang sudah dilakukan. Apalagi, jika PAN diberi kepercayaan untuk menempatkan wakilnya di DPR dan eksekutif, maka akan membuat kebijakan yang tidak didikte oleh asing, kebijakan yang mendorong keberanian untuk bersaing dengan negara lain. Sekarang, bagaimana kita bisa mendorong kemandirian bangsa ini jika masih ada di kepala pemimpin kita yang lebih senang dengan mengimpor barang, karena alasan harga lebih murah. Pandangan semacam ini sangat melemahkan kemandirian masyarakat.

Langkah yang diambil untuk membangun kemandirian?

Posisi legislatif bisa menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan eksekutif, sedangkan mandat untuk memimpin negeri ini akan mempermudah gerak membangun kemandirian untuk mewujudkan cita-cita negara yang menyejahterakan rakyat.

Misalnya, PAN akan bisa memberikan aturan yang jelas bagi perusahaan asing dengan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah globalisasi dan arus pasar yang hebat, harus ada aturan yang melindungi kepentingan rakyat dalam jangka panjang.

Contoh lain, kita tidak bisa membiarkan begitu saja mal dan supermarket menggusur pedagang kecil menengah, tetapi negara harus melindungi mereka yang lemah. Karena kita tidak mungkin mengadu pedagang besar dan kelompok usaha kecil dan menengah. Bagaimana kita mengadu petinju kelas ringan melawan petinju kelas berat? Inilah tugas negara. Itulah artinya kita bernegara, mereka yang lemah mendapat perlindungan, yang kuat tidak perlu dimusuhi.

Soal kritik PAN sering menggunakan kekuatan uang?

Saya tidak mau masuk dalam kelompok munafik karena orang munafik itu dilaknat Allah. Kalau kita memiliki kelebihan uang dan akan menggunakan untuk pembiayaan partai, dan membantu rakyat, tentu tidak salah. Namun, yang harus jelas, asal uang itu uang halal, kemudian niatnya untuk membesarkan partai, mengangkat figur pemimpin di partai.

Kita harus meluruskan niat. Misalnya, kita berniat membesarkan partai. Lalu dalam hati kita berniat, kalau partai kita besar dan kita punya rezeki yang bisa dipergunakan untuk membiayai, dan menyisihkan untuk membantu partai, diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Kalau dengan uang rezeki halal tadi, ditambah dengan niat baik, mudah-mudahan masyarakat yang menerima juga akan ada barokah-nya.

www.indonesiamemilih.com

8. Partai Keadilan Sejahtera

Visi

Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Logika Dakwah dari PKS

PARTAI yang berdiri pada era awal reformasi ini sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sebagai partai dakwah, apa pun yang dilakukan selalu mendasarkan diri pada logika dakwah, yang selalu mengajak untuk kebaikan.

Tidak mudah untuk mempertahankan diri tetap di jalurnya. Namun, juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Pada pemilu mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengusung slogan ”Bersih, Peduli, dan Profesional”. Tema ”Bersih dan Peduli” pada Pemilu 2004 telah membangkitkan semangat kader pada masyarakat untuk memberikan dukungan. PKS di Jakarta kemudian bisa menjadi partai unggulan.

Tentang tema sentral kampanye PKS, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengingatkan semua calon anggota legislatifnya untuk tetap berpegang pada tema sentral yang sudah menjadi keputusan bersama.

Untuk itu, PKS sudah menerbitkan buku putih yang menjadi panduan tentang elaborasi dari tema sentral itu.

Meskipun PKS sadar akan pencitraan, Tifatul dengan penuh kerendahan mengakui kekurangannya sebagai manusia.

Menurut dia, PKS bukanlah ”partai malaikat”, tetap saja ada kekurangannya, meskipun sudah dibuat berbagai mekanisme internal untuk mengatasi kekurangan itu.

Berikut pembicaraan bersama Tifatul Sembiring yang ditemui di kantor DPP PKS di Jakarta pada awal Ramadhan 1429 H.

Bagaimana mempertahankan konsistensi perjuangan PKS?

Mempertahankan konsistensi memang tidak mudah, kita perlu memberikan arahan terus-menerus kepada kader. Jadi, kita berbagi tugas. Di PKS ada majelis syuro yang beranggotakan 99 orang, jadi keputusan majelis syuro ini penting karena mereka mewakili 33 provinsi. Mereka berkewajiban mengawasi.

Ada lembaga yudikatif, dewan syariah pusat dan turunannya berada di semua tingkatan wilayah dan kabupaten kota. Ada lagi urusan terkait pidana. Bidang syariah dan badan penegak disiplin organisasi. Ketiga lembaga eksekutif, pengawasan dan peringatan kalau terjadi sesuatu. Inilah organisasi kepartaian yang akan kita bangun.

Namun, berbeda dengan medan dakwah keagamaan, kita juga diingatkan perlunya citra publik. Kita berbuat baik tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena orang tidak tahu bahwa kita sudah berbuat baik. Inilah kenyataan politik yang harus PKS ambil.

Pasalnya, kalau kita tidak pernah menunjukkan perbuatan baik kita, bisa jadi kita disingkirkan oleh orang yang tidak baik namun pencitraannya baik. Biar bagaimanapun, kita bukan partai malaikat, maka ada saja langkah yang salah.

Namun, jika ada kader yang berlaku salah, kita harus betul-betul mengadilinya, menegakkan aturan.

Konstituen pasti melihat karakter PKS, apakah konsisten atau tidak. Dan penilaian itu bisa dilihat dari berbagai opini yang beredar. Kita selalu mendatangi mereka, kita bertemu dengan mereka, selalu mengajak mereka bicara. Dan apa yang kita lakukan sejauh ini bisa dimengerti.

Saat ini hampir 800.000 kader PKS aktif berdialog dengan masyarakat. Dari kader PKS yang aktif berdialog dengan masyarakat inilah PKS menyerap informasi pada kita yang ada di pusat, tentang apa yang sebetulnya masyarakat inginkan.

Walaupun penyebaran kader belum sampai ke daerah-daerah yang jauh dan berpenduduk sedikit, tetapi untuk daerah perkotaan hampir semuanya sudah bisa dijangkau kader PKS.

Apakah cara itu bisa mempertahankan konstituen dan suara yang pernah diraih PKS?

Untuk mempertahankan konstituen memang tidak mudah. Konstituen sekarang kritis dan memilih yang paling kredibel. Apalagi, masyarakat sekarang sedang kesal dengan berbagai harga yang selalu naik. Harga BBM naik, sembako naik, dan yang lebih parah lagi barang- barang yang dibutuhkan rakyat itu hilang pula. Kredibilitas inilah yang ingin dibangun. Kita tidak ingin ada anggota dewan PKS yang kredibilitasnya jatuh.

Bagaimana dengan kecenderungan golput?

Soal golput, memang terjadi, namun penyebabnya tidak semua sama. Misalnya di Pilkada Tangerang, partisipasi juga rendah. Namun, penyebabnya bisa juga karena sosialisasi KPUD yang rendah. Bisa juga tokoh yang dicalonkan tidak kredibel di mata masyarakat, tidak sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu, parpolnya juga menunggu di ujung jalan saja. Jadi orang malas ikut pemilu.

Untuk menekan angka golput, memang seluruhnya harus berperan, masyarakat, parpol, maupun KPU. Namun, kalau pemilu legislatif tampaknya angka partisipasi jauh lebih tinggi dari pilkada.

Soal presiden, apakah PKS akan mengajukan kadernya?

Yang jelas, keputusan yang saat ini ada adalah jika PKS berhasil mendapat dukungan 20 persen suara di parlemen, maka akan mengajukan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden.

Namun, tentang siapa nama yang akan diajukan PKS, saya kira semua kader PKS harus siap. Keputusannya akan ditentukan oleh dewan syuro.

source:www.indonesiamemilih.com

7.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Visi

Membangun kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan dan bersatu dalam suatu kesatuan makna dan napas perjuangan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Misi

Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan, mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat dan berwibawa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.

Sejarah Kelahiran PKPI

PADA tahun 1998, masa reformasi justru ditandai dengan krisis multi dimensi. Kondisi dalam negeri Indonesia dalam keadaan tidak menentu, masyarakat dilanda ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara. Perekonomian yang terpuruk, kriminalitas yang tinggi, dan korupsi yang merajalela telah membuat rakyat semakin menderita. Semua itu seakan sambung menyambung melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme memudar, disintegrasi muncul di berbagai pelosok negeri. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai terancam.

Kondisi Indonesia yang memprihatinkan tersebut telah mendesak sekelompok putra-putra bangsa untuk bertindak, meluruskan dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian mereka berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menentukan langkah dan solusi yang tepat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat membentuk suatu gerakan moral yang dinamakan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB).

Maka pada pertengahan tahun 1998 GKPB resmi didirikan. Gerakan ini dimotori oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno, Tatto S. Pradjamanggala, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Udju S. Dinata dan David Napitupulu. Kemudian GKPB disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Dalam waktu yang relatif singkat GKPB telah tersebar dan dideklarasikan di sebagian besar wilayah Tanah Air Indonesia.

Dalam perjalanan selanjutnya, sesuai perkembangan politik tanah air yang membuka peluang berdirinya banyak partai politik (multi partai), sebagian dari para penggagas GKPB yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman menganggap perlu membentuk suatu partai politik untuk menajamkan perjuangan GKPB dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengikuti pemilihan umum 1999 yang saat itu akan segera digelar. Sementara pendiri GKPB yang lain yaitu Siswono Yudhohusodo, David Navitupulu dan Sarwono Kusumaatmadja melanjutkan perjuangan melalui GKPB, dengan tetap memberikan dukungan terhadap partai politik yang akan dibentuk.

Langkah berikutnya adalah menyusun Panitia Pembentukan Partai Politik yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center dengan ketua Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Sebulan kemudian, diselenggarakan Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada tanggal 15 Januari 1999 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta. PKP INDONESIA dipimpin oleh Ketua Umum Edi Sudradjat dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta Swasono, Anton J. Supit, John Pieris, Sutradara Gintings, serta Udju S. Dinata.

Dengan demikian PKP lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dengan visi dan misi yang jelas, dan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. PKP adalah wadah untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

source:www.indonesiamemilih.com

6.Partai Barisan Nasional

Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang usaha.

PENDATANG BARU MAU TAMPIL BEDA

WALAU mengakui mendirikan partai politik bukan hal mudah, Ketua Umum Partai Barisan Nasional atau Barnas Vence Rumangkang menyatakan optimistis Partai Barnas yang didirikannya bisa tampil beda, bahkan mampu berkompetisi dengan partai lama dalam menghadapi Pemilihan Umum 2009.

Partai Barnas yang berdiri tanggal 1 Oktober 2007 bertekad membangun bangsa dari keterpurukan, terutama memfokuskan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Vence Rumangkang.

Bagaimana sejarah Partai Barnas lahir?

Latar belakang berdirinya partai ini sebenarnya masih terikat komitmen dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kami melihat masih perlu ada kekuatan lain yang menopang SBY. Partai-partai baru ada kecenderungan tidak mendukung beliau. Oleh karena itu perlu ada partai baru, yang minimal mengawal pemerintahan, atau bisa bersinergi dengan Partai Demokrat.

Awalnya bersumber dari Barisan Nasional Demokrat yang independen. Setelah beberapa kali pertemuan nasional, muncul tuntutan supaya melahirkan satu partai.

Kalau masih sejalan dengan SBY, kenapa berpisah dengan Demokrat?

Menurut saya, Partai Demokrat sudah settled. Biarkan saja mereka berjalan sesuai dengan program mereka. Saya melihat bahwa ada kekuatan baru yang akan kami mobilisasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya lewat Partai Barnas. Sasaran kami itu. Berkompetisi dengan partai lain memperebutkan suara mengambang 30 persen.

Bukan karena Anda kecewa dengan Partai Demokrat?

Penilaian itu boleh saja. Itu hak mereka untuk menilai.

Tetapi saya berpendapat lain. Kalau alasan pribadi enggaklah. Saya secara pribadi masih menjalin hubungan baik dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yaitu Pak SBY. Kita tidak berseberangan. Kami justru mendorong Partai Demokrat harus lebih eksis daripada Pemilu 2004. Kenapa demikian? Karena saya punya tinta emas di sana, yakni mendirikan Partai Demokrat. Jangka panjang Partai Demokrat, harus berjuang untuk kemakmuran bangsa. Memang ada program jangka pendek menjadikan SBY sampai 2014. Dengan catatan, beliau harus all out perjuangkan kepentingan bangsa. Secara pribadi saya terikat dengan komitmen itu. Tetapi kalau bicara Partai Barnas, tentu beda komitmen saya dengan beliau.

Menurut Anda, SBY selama ini sudah all out?

Menurut hemat saya, Pak SBY telah berupaya maksimal sekalipun harus disadari bahwa persoalan bangsa masih menggumpalkan banyak masalah, terutama mengenai kesejahteraan rakyat.

Partai Barnas akan berafiliasi dengan Partai Demokrat?

Tidak. Secara organisatoris sama sekali tidak. Partai Barnas independen. Kita hanya satu asas dan kebetulan pendiri partainya sama.

Kalau menjadi partai oposisi?

Partai Barnas akan bersikap kritis dan konstruktif terhadap setiap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi Partai Barnas tidak akan mengembangkan kultur oposisi.

Jadi sebenarnya Partai Barnas didirikan untuk apa?

Tujuan Partai Barnas didirikan adalah menjadikan partai jangkar atau setidak-tidaknya perekat bagi setiap kekuatan nasional yang bertekad untuk memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang jelas, Partai Barnas tidak boleh menjadi penonton dalam setiap kompetisi demokrasi.

Apa sudah ada calon presiden dari Partai Barnas?

Sebagai ketua umum partai, tentu saya akan tunduk kepada keputusan partai. Jadi mendukung si A atau si B tidak bisa dilahirkan oleh pemikiran satu orang, mesti diambil keputusan dalam satu forum nasional. Sampai saat ini belum ada capres dari Partai Barnas. Walau secara pribadi saya punya komitmen dengan SBY untuk berjuang sampai 2014, tetapi sebagai Ketua Umum Partai Barnas, saya memerlukan pertemuan nasional.

Ada berapa kader Partai Demokrat di Partai Barnas?

Saya kira sangat kecil. Dari 60 orang, paling hanya ada satu-dua orang. Yang banyak justru orang baru, mantan birokrasi, pensiunan TNI/Polri.

Jadi lahirnya Partai Barnas tidak untuk menggembosi Partai Demokrat?

Tidak benar itu. Saya mungkin orang yang paling pertama sedih dan menangis kalau Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 mengalami kemerosotan. Saya pernah katakan kepada Pak SBY. ”Pak, kalau Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mengalami kemerosotan, apalagi kurang dari perolehan suara pada Pemilu 2004, orang pertama yang sedih bahkan menangis dalam hati adalah saya dan Bapak. Karena Partai Demokrat ini lahir karena saya dengan Bapak.” Itu saya katakan kepada beliau.

Apakah Partai Barnas ada kaitan dengan lembaga Barisan Nasional?

Partai Barnas dibentuk tanggal 1 Oktober 2007 dan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan organisasi atau lembaga Barisan Nasional yang dipimpin Letjen (Purn) Kemal Idris dan kawan-kawan. Tetapi kami cukup mengenal kredibilitas dan ketokohan Pak Kemal Idris dan kawan-kawan. Generasi berikutnya harus mencontohi pengabdian mereka selama ini terhadap negara dan bangsa.

Bagaimana Partai Barnas berkompetisi dengan partai lama?

Partai Barnas harus bersatu dan punya loyalitas. Ini tugas saya sebagai ketua umum, bagaimana membina mereka agar punya kualitas dalam berpolitik sehingga kami bisa bersaing dengan partai-partai lama.

Bagaimana Partai Barnas merekrut caleg?

Caleg Partai Barnas direkrut atas dasar kompetensi dan komitmen membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Namun harus diakui waktu sangat terbatas sehingga persyaratan kualitatif yang diberlakukan memerlukan penyesuaian guna memberi kesempatan kepada kader-kader dan simpatisan yang potensial. Yang jelas, Partai Barnas tidak kesulitan merekrut caleg. Buktinya sampai sekarang ini sudah ada 600 lebih pendaftar untuk DPR.

www.indonesiamemilih.com