12.Partai Persatuan Daerah

Visi

Terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, serta kemandiirian masyarakat di daerah menuju Indonesia Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan pendidikan formal dan non formal secara merata.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di daerah.
4. Meningkatkan pembangunan yang terencana di daerah dengan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa.
6. Meningkatkan dan menggali peran dan potensi daerah dalam pembangunan nasional.

Jembatan untuk Temukan Solusi

RUANG kerja Ketua Umum Partai Persatuan Daerah atau PPD Oesman Sapta, yang luas di lantai delapan Menara Radjawali, Jakarta, tampak sederhana. Selain rapi, tidak banyak pernak-pernik yang menghiasi ruangan itu.

Sebuah lukisan diri Oesman saat muda terpampang di salah satu dinding ruangan itu. Dalam suasana malam, perbincangan tentang satu-satunya partai yang menggunakan kata daerah itu mengalir.

Kehadiran PPD, yang mengawali perbincangan malam itu, akhir Agustus lalu, tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Pilihan menggunakan sistem dua kamar, bikameral, ternyata menempatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak sederajat dengan DPR.

Oesman menyebutnya dengan bikameral ”banci”. Berikut wawancara dengan mantan Wakil Ketua MPR itu.

Mengapa Anda membentuk partai dengan nama daerah?

Di Indonesia sistem bikameral belum penuh, masih banci, karena DPR memiliki kewenangan penuh, sedangkan DPD tidak. Karena itu, kita memerlukan jembatan untuk bisa menghubungkan DPR dengan DPD.

Dulu, saat di MPR, saya tidak bertanya tentang kewenangan sebab dengan terbentuknya DPD sudah ada kewenangan. DPD bisa saja mengundang presiden, wakil presiden, serta menteri atau saya datang. Proaktif. Namun, kemudian terjelaskan, meski keberadaan DPD dibutuhkan, ternyata lembaga itu tak memiliki wewenang cukup. Meskipun demikian, DPD tidak perlu selalu menuntut itu karena dengan keberadaannya, DPD sebenarnya telah memiliki wewenang. Dari kondisi itulah kemudian PPD lahir. PPD adalah jembatan antara DPR dan DPD. PPD membawa aspirasi daerah ke DPR. Filosofi PPD adalah pembangunan daerah.

Anda membentuk PPD untuk ikut Pemilu 2004. Tetapi, PPD tak dapat kursi di DPR....

Memang, target PPD kala itu adalah DPRD tingkat II. Alasannya, ada undang-undang tentang otonomi daerah. Kami menargetkan 50 kader PPD menjadi anggota DPRD tingkat II. Ternyata, kami malah mendapatkan 100 kursi lebih. Bahkan, juga di DPRD tingkat I.

Partai itu tidak dapat tiba-tiba meledak, melainkan membutuhkan waktu. PPD adalah partai yang baru tumbuh, yang membutuhkan kerja sama dengan semua pihak. Apalagi tujuan semua partai sama, yaitu memakmurkan rakyat. Untuk itu, perlu ada kekuatan sosial ekonomi, yang membawa dampak peningkatan ekonomi di daerah. Itu memerlukan kerja sama dari utusan daerah, partai daerah, dan anggota parlemen.

Jika pada Pemilu 2004 adalah masa PPD mengembrio, pada Pemilu 2009 tentu tidak lagi....

Dulu memang targetnya 50 kursi di DPRD tingkat II (kabupaten/kota), tentu sekarang tidak begitu. Targetnya adalah 33 anggota DPR untuk setiap provinsi. Tidak muluk-muluk, sesuaikan dengan kemampuan.

Saya mengharapkan satu provinsi bisa mendapatkan satu kursi. Daerah yang berkumpul itu sebenarnya jaminan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RI tidak ada tanpa daerah. Indonesia makmur kalau daerah makmur.

Artinya, semangat PPD adalah membangun daerah untuk kemakmuran Indonesia?

Benar.

Banyak partai mencalonkan artis atau artis terlibat dalam partai. Bagaimana dengan PPD?

Kami tidak mempunyai artis, tetapi kami mampu mengundang artis. Artis itu milik bangsa, bukan milik kelompok.

Namun, saat ini kami konsisten dengan kader di daerah. Tidak perlu cantik atau terkenal, yang penting pintar, mempunyai integritas yang baik, dan tak hanya mengandalkan popularitas. Cantik atau tampan, tetapi kalau tidak mampu berbuat apa-apa, tentu tidak banyak gunanya. Yang penting adalah memperlihatkan kredibilitasnya.

Dari Pemilu 2004, dari sekitar 100 kader PPD yang duduk di DPRD II, ada yang jadi ketua DPRD atau bupati. Salah satunya adalah Heldi Hamid dari Kalimantan Barat yang kemudian menjadi Bupati Kayung Utara.

Hanya orang yang memiliki kredibilitas yang dapat memberikan harapan. Itu tidak gampang. Ia akan jadi rebutan semua partai. Itulah demokrasi, meski ada pula yang menggunakan trik-trik.

Saat ini kepercayaan publik pada partai sangat rendah, partisipasi politik warga menurun, dan kondisi di daerah terpuruk. Bagaimana PPD menyikapi itu?

PPD betul-betul ingin merebut kesejahteraan rakyat di daerah dengan nurani. Ini, antara lain, dengan tawaran program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perhatian utamanya adalah peningkatan ekonomi, antara lain melalui infrastruktur.

Bukankah semua partai juga menawarkan hal yang sama?

Konsepnya mungkin saja sama, tetapi satu-satunya partai yang menggunakan kata daerah hanya PPD. Ujung tombak dan perhatian PPD adalah di daerah.

Selama ini bagaimana kontribusi kader PPD yang terpilih bagi daerah?

Kalau hanya satu memang belum cukup memengaruhi. Tetapi kami punya sikap, mungkin saja semua setuju, tetapi kader kami bisa tidak setuju. Buktinya, sampai detik ini kami tidak mendengar persoalan terkait kader PPD. Artinya, semua masih terkontrol. Kini semua itu diasah maju. PPD mempunyai masa depan.

Bagaimana dengan Jakarta?

Jakarta itu bisa berarti dua. Dia sebagai ibu kota negara dan Jakarta sebagai ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Kami tetap memberikan perhatian di provinsi.

Fokus daerah PPD....

Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Di wilayah itu saya meminta agar PPD membuka pintu selebar-lebarnya. Wilayah seluas itu perlu banyak orang. Ada material, ada orang, maka akan tumbuh kreativitas. Saya berpesan agar kader memahami budaya, agar antardaerah saling menghormati.

Dari hasil Pemilu 2004, kader PPD yang terpilih umumnya dari daerah yang tertinggal....

Persis, mereka mencari wajah baru. Jawa dulu tidak terlalu diperhatikan, tetapi sekarang Jawa juga meminta agar diperhatikan PPD. Program bisa sama, tetapi apa solusi yang ditawarkan. PPD membangun sistem solusi. Harus ada solusi untuk persoalan daerah.

www.indonesiamemilih.com

11.Partai Kedaulatan

Visi

1. Terciptanya sumberdaya manusia Indonesia yang religius dari beraneka ragam agama, suku, adat istiadat serta budaya yang merupakan ciri kemajemukan dan mengandung kesamaan mendasar yang tercermin dalam perilaku hidup menjadi ciri khas adanya dunia yang sarat dengan falsafah, makna, dan norma yang tidak ada pada bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan dan memfungsikan nilai strategis kekuatan masyarakat religius dalam pola masyarakat madani yang demokratis guna mengusung bangsa dan Negara Republik Indonesia terlepas dari krisis multidimensi menuju kejayaan Nusantara serta berperan aktif sebagai salah satu kekuatan penyeimbang dunia dalam kehidupan tatanan dunia baru yang berkeadilan sosial berdasarkan potensi geografis, geostrategis, geoetnis, geopolitis, geoekonomi yang dimiliki.
3. Penerapan "high and advance technology" dengan melakukan kerjsa sama strategis bersifat multilateral antarnegara dalam kelompok ekonomi dan mengembangkan serta menerapkan bio-teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan untuk memosisikan Republik Indonesia menjadi lumbung pangan dunia

www.indonesiamemilih.com

10.Partai Perjuangan Indonesia Baru

Visi

Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) adalah Partai yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan majemuk.

Berkeadilan, berarti: Negara harus menjamin:

1. Lapangan Kerja, agar masyarakat memiliki pendapatan untuk dapat hidup layak, sehat dan berpendidikan.
2. Perpajakan yang sehat, agar pembangunan dapat dilaksanakan merata dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran dan cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemberantasan Kemiskinan absolut dengan sesegera mungkin.

Demokratis, berarti:

1. Jaminan penuh bagi perlindungan dan pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dalam suatu masyarakat majemuk.
2. Kesamaan kedudukan semua orang didepan hukum.
3. Partisipasi aktif masyarakat didalam pembuatan kebijakan negara.
4. Pengawasan yang terbuka oleh masyarakat terhadap pemerintah parlemen dan lembaga peradilan.

Majemuk, berarti:

1. Negara menjamin keragaman budaya dan ekspresi bebas setiap kebudayaan.
2. Negara menjamin kehidupan golongan minoritas dan tidak menjalankan diskriminasi dalam segala bentuk.
3. Negara menjaga kerukunan dan menjamin kebebasan beragama dan keyakinan hidup setiap orang.

Apa yang harus dikerjakan?

PARTAI PIB sesungguhnya lahir dari keprihatinan ini. Partai PIB berkehendak keras untuk menghentikan segera kemerosotan ekonomi dan politik bangsa ini. Partai PIB ingin melihat bangsa ini maju berkejaran dengan bangsa-bangsa lain. Dan Partai PIB percaya bahwa langkah harus segera dibuat agar keterpurukan itu dapat ditahan, dan kemudian dibalikkan arahnya menjadi kemajuan.

Politik yang bersih. Yang utama adalah upaya keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Terutama citra buruk yang terus melekat pada DPR dan partai-partai harus segera diperbaiki.

Partai PIB akan mengupayakan lapangan kerja bagi sebanyak mungkin orang, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dalam hal usaha bisnis besar, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya juga harus didukung dengan semangat persaingan yang jujur dan hasil usaha itu harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat melalui sistem perpajakan yang adil dan modern.

Pendidikan sebagai Pegangan Hidup. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap bangsa yang ingin maju cepat. Oleh karena itu Partai PIB akan berkonsentrasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu memberi bekal pengetahuan dasar melalui suatu kurikulum inti yang memungkinkan setiap orang dapat melanjutkan hidupnya didalam lingkungan apapun dia berada.

Kaum Perempuan yang Merdeka. Indonesia baru tidak mungkin terwujud tanpa kaum perempuan yang merdeka. Percuma kita berbicara tentang demokrasi bila separuh dari warga negara kita masih menjadi warga negara kelas dua hanya karena mereka perempuan. Sistem hukum dan politik harus memungkinkan percepatan persamaan.

Kaum Muda dan Masa Depan. Semua usaha kita sekarang ini pada akhirnya adalah limpahan tanggungjawab yang akan diteruskan oleh kaum muda. Oleh karena itu perhatian khusus harus diberikan kepada mereka. Perkembangan dan kebebasan adalah milik kaum muda. Kita tidak boleh menjadikan mereka semata-mata obyek dari rencana-rencana kita. Maka sejak sekarang mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik.

Lingkungan Hidup yang Lestari. Kemakmuran dan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam. Tetapi pemanfaatan sumber daya itu haruslah menghormati dan mengikuti hak- hak sang alam. Bagi Partai PIB, lingkungan hidup adalah ibu pertiwi yang akan merawat kemanusiaan sepanjang zaman.

www.indonesiamemilih.com

9. Partai Amanat Nasional

Visi

Dalam hal pembangunan masyarakat, Partai Amanat Nasional mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, mandiri, dan cerdas. Dalam hal pemerintahan, Partai Amanat Nasional menentang segala bentuk kediktatoran, totalitarisme, dan otoriterisme, karena berlawanan dengan harkat dan martabat manusia, memasung kebebasan, dan menghancurkan hukum.

MENULARKAN INSPIRASI KEMANDIRIAN

KEMANDIRIAN merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bangsa ini. Jika tidak, bangsa ini akan terpuruk lebih dalam lagi. Partai Amanat Nasional mencoba menularkan inspirasi yang bisa mendorong rakyat negeri ini untuk mandiri.

Bayangkan saja, sumber daya manusia Indonesia yang andal dan kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki bangsa ini, kok, belum bisa menjadi sinergi untuk memakmurkan rakyat. Inilah problem kemandirian kita,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir ketika ditemui di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta, pekan lalu, di tengah suasana penyusunan daftar calon anggota legislatif sementara.

Anda berbicara soal kemandirian, sampai di mana kemandirian diterapkan di PAN?

Sebagai partai, PAN yang lahir pada era reformasi ingin memberikan bukti bahwa kemandirian itu bisa dilakukan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, mulai membangun jaringan usaha antarkader sampai menyempurnakan mekanisme demokrasi di PAN. Itu sebabnya PAN memelopori suara terbanyak, sebagai bukti bahwa PAN memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader partai untuk bersaing.

Secara politik, kita memberikan banyak kewenangan kepada daerah. Misalnya pemilihan bupati/wali kota cukup sampai tingkat provinsi, tidak perlu sampai ke pusat, kecuali ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sehingga perlu konsultasi ke pusat. Harapannya, mereka bisa mengambil keputusan strategis sehingga ketika kader partai memimpin daerahnya sudah biasa mengambil keputusan yang sangat penting dan tidak perlu harus sering meminta petunjuk ke pusat.

Kemandirian dalam konteks bernegara?

PAN ingin menularkan kemandirian yang sudah dilakukan. Apalagi, jika PAN diberi kepercayaan untuk menempatkan wakilnya di DPR dan eksekutif, maka akan membuat kebijakan yang tidak didikte oleh asing, kebijakan yang mendorong keberanian untuk bersaing dengan negara lain. Sekarang, bagaimana kita bisa mendorong kemandirian bangsa ini jika masih ada di kepala pemimpin kita yang lebih senang dengan mengimpor barang, karena alasan harga lebih murah. Pandangan semacam ini sangat melemahkan kemandirian masyarakat.

Langkah yang diambil untuk membangun kemandirian?

Posisi legislatif bisa menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan eksekutif, sedangkan mandat untuk memimpin negeri ini akan mempermudah gerak membangun kemandirian untuk mewujudkan cita-cita negara yang menyejahterakan rakyat.

Misalnya, PAN akan bisa memberikan aturan yang jelas bagi perusahaan asing dengan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah globalisasi dan arus pasar yang hebat, harus ada aturan yang melindungi kepentingan rakyat dalam jangka panjang.

Contoh lain, kita tidak bisa membiarkan begitu saja mal dan supermarket menggusur pedagang kecil menengah, tetapi negara harus melindungi mereka yang lemah. Karena kita tidak mungkin mengadu pedagang besar dan kelompok usaha kecil dan menengah. Bagaimana kita mengadu petinju kelas ringan melawan petinju kelas berat? Inilah tugas negara. Itulah artinya kita bernegara, mereka yang lemah mendapat perlindungan, yang kuat tidak perlu dimusuhi.

Soal kritik PAN sering menggunakan kekuatan uang?

Saya tidak mau masuk dalam kelompok munafik karena orang munafik itu dilaknat Allah. Kalau kita memiliki kelebihan uang dan akan menggunakan untuk pembiayaan partai, dan membantu rakyat, tentu tidak salah. Namun, yang harus jelas, asal uang itu uang halal, kemudian niatnya untuk membesarkan partai, mengangkat figur pemimpin di partai.

Kita harus meluruskan niat. Misalnya, kita berniat membesarkan partai. Lalu dalam hati kita berniat, kalau partai kita besar dan kita punya rezeki yang bisa dipergunakan untuk membiayai, dan menyisihkan untuk membantu partai, diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Kalau dengan uang rezeki halal tadi, ditambah dengan niat baik, mudah-mudahan masyarakat yang menerima juga akan ada barokah-nya.

www.indonesiamemilih.com

8. Partai Keadilan Sejahtera

Visi

Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Logika Dakwah dari PKS

PARTAI yang berdiri pada era awal reformasi ini sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sebagai partai dakwah, apa pun yang dilakukan selalu mendasarkan diri pada logika dakwah, yang selalu mengajak untuk kebaikan.

Tidak mudah untuk mempertahankan diri tetap di jalurnya. Namun, juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Pada pemilu mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengusung slogan ”Bersih, Peduli, dan Profesional”. Tema ”Bersih dan Peduli” pada Pemilu 2004 telah membangkitkan semangat kader pada masyarakat untuk memberikan dukungan. PKS di Jakarta kemudian bisa menjadi partai unggulan.

Tentang tema sentral kampanye PKS, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengingatkan semua calon anggota legislatifnya untuk tetap berpegang pada tema sentral yang sudah menjadi keputusan bersama.

Untuk itu, PKS sudah menerbitkan buku putih yang menjadi panduan tentang elaborasi dari tema sentral itu.

Meskipun PKS sadar akan pencitraan, Tifatul dengan penuh kerendahan mengakui kekurangannya sebagai manusia.

Menurut dia, PKS bukanlah ”partai malaikat”, tetap saja ada kekurangannya, meskipun sudah dibuat berbagai mekanisme internal untuk mengatasi kekurangan itu.

Berikut pembicaraan bersama Tifatul Sembiring yang ditemui di kantor DPP PKS di Jakarta pada awal Ramadhan 1429 H.

Bagaimana mempertahankan konsistensi perjuangan PKS?

Mempertahankan konsistensi memang tidak mudah, kita perlu memberikan arahan terus-menerus kepada kader. Jadi, kita berbagi tugas. Di PKS ada majelis syuro yang beranggotakan 99 orang, jadi keputusan majelis syuro ini penting karena mereka mewakili 33 provinsi. Mereka berkewajiban mengawasi.

Ada lembaga yudikatif, dewan syariah pusat dan turunannya berada di semua tingkatan wilayah dan kabupaten kota. Ada lagi urusan terkait pidana. Bidang syariah dan badan penegak disiplin organisasi. Ketiga lembaga eksekutif, pengawasan dan peringatan kalau terjadi sesuatu. Inilah organisasi kepartaian yang akan kita bangun.

Namun, berbeda dengan medan dakwah keagamaan, kita juga diingatkan perlunya citra publik. Kita berbuat baik tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena orang tidak tahu bahwa kita sudah berbuat baik. Inilah kenyataan politik yang harus PKS ambil.

Pasalnya, kalau kita tidak pernah menunjukkan perbuatan baik kita, bisa jadi kita disingkirkan oleh orang yang tidak baik namun pencitraannya baik. Biar bagaimanapun, kita bukan partai malaikat, maka ada saja langkah yang salah.

Namun, jika ada kader yang berlaku salah, kita harus betul-betul mengadilinya, menegakkan aturan.

Konstituen pasti melihat karakter PKS, apakah konsisten atau tidak. Dan penilaian itu bisa dilihat dari berbagai opini yang beredar. Kita selalu mendatangi mereka, kita bertemu dengan mereka, selalu mengajak mereka bicara. Dan apa yang kita lakukan sejauh ini bisa dimengerti.

Saat ini hampir 800.000 kader PKS aktif berdialog dengan masyarakat. Dari kader PKS yang aktif berdialog dengan masyarakat inilah PKS menyerap informasi pada kita yang ada di pusat, tentang apa yang sebetulnya masyarakat inginkan.

Walaupun penyebaran kader belum sampai ke daerah-daerah yang jauh dan berpenduduk sedikit, tetapi untuk daerah perkotaan hampir semuanya sudah bisa dijangkau kader PKS.

Apakah cara itu bisa mempertahankan konstituen dan suara yang pernah diraih PKS?

Untuk mempertahankan konstituen memang tidak mudah. Konstituen sekarang kritis dan memilih yang paling kredibel. Apalagi, masyarakat sekarang sedang kesal dengan berbagai harga yang selalu naik. Harga BBM naik, sembako naik, dan yang lebih parah lagi barang- barang yang dibutuhkan rakyat itu hilang pula. Kredibilitas inilah yang ingin dibangun. Kita tidak ingin ada anggota dewan PKS yang kredibilitasnya jatuh.

Bagaimana dengan kecenderungan golput?

Soal golput, memang terjadi, namun penyebabnya tidak semua sama. Misalnya di Pilkada Tangerang, partisipasi juga rendah. Namun, penyebabnya bisa juga karena sosialisasi KPUD yang rendah. Bisa juga tokoh yang dicalonkan tidak kredibel di mata masyarakat, tidak sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu, parpolnya juga menunggu di ujung jalan saja. Jadi orang malas ikut pemilu.

Untuk menekan angka golput, memang seluruhnya harus berperan, masyarakat, parpol, maupun KPU. Namun, kalau pemilu legislatif tampaknya angka partisipasi jauh lebih tinggi dari pilkada.

Soal presiden, apakah PKS akan mengajukan kadernya?

Yang jelas, keputusan yang saat ini ada adalah jika PKS berhasil mendapat dukungan 20 persen suara di parlemen, maka akan mengajukan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden.

Namun, tentang siapa nama yang akan diajukan PKS, saya kira semua kader PKS harus siap. Keputusannya akan ditentukan oleh dewan syuro.

source:www.indonesiamemilih.com

7.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Visi

Membangun kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan dan bersatu dalam suatu kesatuan makna dan napas perjuangan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Misi

Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan, mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat dan berwibawa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.

Sejarah Kelahiran PKPI

PADA tahun 1998, masa reformasi justru ditandai dengan krisis multi dimensi. Kondisi dalam negeri Indonesia dalam keadaan tidak menentu, masyarakat dilanda ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara. Perekonomian yang terpuruk, kriminalitas yang tinggi, dan korupsi yang merajalela telah membuat rakyat semakin menderita. Semua itu seakan sambung menyambung melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme memudar, disintegrasi muncul di berbagai pelosok negeri. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai terancam.

Kondisi Indonesia yang memprihatinkan tersebut telah mendesak sekelompok putra-putra bangsa untuk bertindak, meluruskan dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian mereka berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menentukan langkah dan solusi yang tepat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat membentuk suatu gerakan moral yang dinamakan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB).

Maka pada pertengahan tahun 1998 GKPB resmi didirikan. Gerakan ini dimotori oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno, Tatto S. Pradjamanggala, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Udju S. Dinata dan David Napitupulu. Kemudian GKPB disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Dalam waktu yang relatif singkat GKPB telah tersebar dan dideklarasikan di sebagian besar wilayah Tanah Air Indonesia.

Dalam perjalanan selanjutnya, sesuai perkembangan politik tanah air yang membuka peluang berdirinya banyak partai politik (multi partai), sebagian dari para penggagas GKPB yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman menganggap perlu membentuk suatu partai politik untuk menajamkan perjuangan GKPB dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengikuti pemilihan umum 1999 yang saat itu akan segera digelar. Sementara pendiri GKPB yang lain yaitu Siswono Yudhohusodo, David Navitupulu dan Sarwono Kusumaatmadja melanjutkan perjuangan melalui GKPB, dengan tetap memberikan dukungan terhadap partai politik yang akan dibentuk.

Langkah berikutnya adalah menyusun Panitia Pembentukan Partai Politik yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center dengan ketua Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Sebulan kemudian, diselenggarakan Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada tanggal 15 Januari 1999 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta. PKP INDONESIA dipimpin oleh Ketua Umum Edi Sudradjat dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta Swasono, Anton J. Supit, John Pieris, Sutradara Gintings, serta Udju S. Dinata.

Dengan demikian PKP lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dengan visi dan misi yang jelas, dan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. PKP adalah wadah untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

source:www.indonesiamemilih.com

6.Partai Barisan Nasional

Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang usaha.

PENDATANG BARU MAU TAMPIL BEDA

WALAU mengakui mendirikan partai politik bukan hal mudah, Ketua Umum Partai Barisan Nasional atau Barnas Vence Rumangkang menyatakan optimistis Partai Barnas yang didirikannya bisa tampil beda, bahkan mampu berkompetisi dengan partai lama dalam menghadapi Pemilihan Umum 2009.

Partai Barnas yang berdiri tanggal 1 Oktober 2007 bertekad membangun bangsa dari keterpurukan, terutama memfokuskan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Vence Rumangkang.

Bagaimana sejarah Partai Barnas lahir?

Latar belakang berdirinya partai ini sebenarnya masih terikat komitmen dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kami melihat masih perlu ada kekuatan lain yang menopang SBY. Partai-partai baru ada kecenderungan tidak mendukung beliau. Oleh karena itu perlu ada partai baru, yang minimal mengawal pemerintahan, atau bisa bersinergi dengan Partai Demokrat.

Awalnya bersumber dari Barisan Nasional Demokrat yang independen. Setelah beberapa kali pertemuan nasional, muncul tuntutan supaya melahirkan satu partai.

Kalau masih sejalan dengan SBY, kenapa berpisah dengan Demokrat?

Menurut saya, Partai Demokrat sudah settled. Biarkan saja mereka berjalan sesuai dengan program mereka. Saya melihat bahwa ada kekuatan baru yang akan kami mobilisasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya lewat Partai Barnas. Sasaran kami itu. Berkompetisi dengan partai lain memperebutkan suara mengambang 30 persen.

Bukan karena Anda kecewa dengan Partai Demokrat?

Penilaian itu boleh saja. Itu hak mereka untuk menilai.

Tetapi saya berpendapat lain. Kalau alasan pribadi enggaklah. Saya secara pribadi masih menjalin hubungan baik dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yaitu Pak SBY. Kita tidak berseberangan. Kami justru mendorong Partai Demokrat harus lebih eksis daripada Pemilu 2004. Kenapa demikian? Karena saya punya tinta emas di sana, yakni mendirikan Partai Demokrat. Jangka panjang Partai Demokrat, harus berjuang untuk kemakmuran bangsa. Memang ada program jangka pendek menjadikan SBY sampai 2014. Dengan catatan, beliau harus all out perjuangkan kepentingan bangsa. Secara pribadi saya terikat dengan komitmen itu. Tetapi kalau bicara Partai Barnas, tentu beda komitmen saya dengan beliau.

Menurut Anda, SBY selama ini sudah all out?

Menurut hemat saya, Pak SBY telah berupaya maksimal sekalipun harus disadari bahwa persoalan bangsa masih menggumpalkan banyak masalah, terutama mengenai kesejahteraan rakyat.

Partai Barnas akan berafiliasi dengan Partai Demokrat?

Tidak. Secara organisatoris sama sekali tidak. Partai Barnas independen. Kita hanya satu asas dan kebetulan pendiri partainya sama.

Kalau menjadi partai oposisi?

Partai Barnas akan bersikap kritis dan konstruktif terhadap setiap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi Partai Barnas tidak akan mengembangkan kultur oposisi.

Jadi sebenarnya Partai Barnas didirikan untuk apa?

Tujuan Partai Barnas didirikan adalah menjadikan partai jangkar atau setidak-tidaknya perekat bagi setiap kekuatan nasional yang bertekad untuk memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang jelas, Partai Barnas tidak boleh menjadi penonton dalam setiap kompetisi demokrasi.

Apa sudah ada calon presiden dari Partai Barnas?

Sebagai ketua umum partai, tentu saya akan tunduk kepada keputusan partai. Jadi mendukung si A atau si B tidak bisa dilahirkan oleh pemikiran satu orang, mesti diambil keputusan dalam satu forum nasional. Sampai saat ini belum ada capres dari Partai Barnas. Walau secara pribadi saya punya komitmen dengan SBY untuk berjuang sampai 2014, tetapi sebagai Ketua Umum Partai Barnas, saya memerlukan pertemuan nasional.

Ada berapa kader Partai Demokrat di Partai Barnas?

Saya kira sangat kecil. Dari 60 orang, paling hanya ada satu-dua orang. Yang banyak justru orang baru, mantan birokrasi, pensiunan TNI/Polri.

Jadi lahirnya Partai Barnas tidak untuk menggembosi Partai Demokrat?

Tidak benar itu. Saya mungkin orang yang paling pertama sedih dan menangis kalau Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 mengalami kemerosotan. Saya pernah katakan kepada Pak SBY. ”Pak, kalau Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mengalami kemerosotan, apalagi kurang dari perolehan suara pada Pemilu 2004, orang pertama yang sedih bahkan menangis dalam hati adalah saya dan Bapak. Karena Partai Demokrat ini lahir karena saya dengan Bapak.” Itu saya katakan kepada beliau.

Apakah Partai Barnas ada kaitan dengan lembaga Barisan Nasional?

Partai Barnas dibentuk tanggal 1 Oktober 2007 dan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan organisasi atau lembaga Barisan Nasional yang dipimpin Letjen (Purn) Kemal Idris dan kawan-kawan. Tetapi kami cukup mengenal kredibilitas dan ketokohan Pak Kemal Idris dan kawan-kawan. Generasi berikutnya harus mencontohi pengabdian mereka selama ini terhadap negara dan bangsa.

Bagaimana Partai Barnas berkompetisi dengan partai lama?

Partai Barnas harus bersatu dan punya loyalitas. Ini tugas saya sebagai ketua umum, bagaimana membina mereka agar punya kualitas dalam berpolitik sehingga kami bisa bersaing dengan partai-partai lama.

Bagaimana Partai Barnas merekrut caleg?

Caleg Partai Barnas direkrut atas dasar kompetensi dan komitmen membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Namun harus diakui waktu sangat terbatas sehingga persyaratan kualitatif yang diberlakukan memerlukan penyesuaian guna memberi kesempatan kepada kader-kader dan simpatisan yang potensial. Yang jelas, Partai Barnas tidak kesulitan merekrut caleg. Buktinya sampai sekarang ini sudah ada 600 lebih pendaftar untuk DPR.

www.indonesiamemilih.com

5. Partai Gerakan Indonesia Raya

www.indonesiamemilih.com
Visi

Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan bangsa, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARPOL BARU DENGAN BEBAN MASA LALU DARI PENDIRINYA

SEBAGAI partai politik baru, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menyita perhatian publik. Promosinya, melalui media massa secara terus-menerus, memasuki ruang dan benak masyarakat. Iklan yang
muncul hampir setiap hari itu juga memperlihatkan partai ini memiliki kemampuan dana.

Ketika iklan Partai Gerindra muncul, orang membicarakan siapa di balik partai, yang terlihat memahami pentingnya promosi untuk memperkenalkan produk baru. Parpol, termasuk Partai Gerindra, adalah
produk baru yang harus merebut "pasar" pemilih pada Pemilu 2009.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, nama itulah yang muncul. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) itu, setelah dipensiun dini dari ketentaraan tahun 1998, menjadi pengusaha.

Dia pernah memimpin sejumlah perusahaan dengan investasi di dalam dan luar negeri. Kini ia menjadi Presiden Direktur PT Kiani Kertas. Pantas, promosi Partai Gerindra "besar-besaran".

Secara resmi Prabowo baru bergabung ke Partai Gerindra pada 12 Juli 2008. Partai ini didirikan pada Februari 2008 serta tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 3 April 2008.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengakui, Prabowo "campur tangan" dalam pembentukan partai itu, tetapi selama ini di belakang layar. Prabowo tak muncul sebab masih tercatat sebagai pengurus Partai Golkar.

Setelah melepaskan keanggotaannya di Partai Golkar, baru Prabowo bergabung dengan partai yang ikut dibidaninya itu. Pria yang (pernah) beristrikan Siti Hediati Haryadi, putri mantan Presiden Soeharto, itu
juga yang memilih lambang Partai Gerindra, burung garuda, yang mirip "kepala" tongkat komando di lingkungan militer. Pilihan inimembuat kesan Partai Gerindra dekat dengan militer.

Suhardi membantah partai itu lekat dengan kemiliteran. Hanya sedikit purnawirawan TNI/Polri yang menjadi pengurus dan calon anggota legislatif (caleg). Namun, kesan itu tidak mudah dihapuskan karena, meskipun sedikit, purnawirawan itu memegang jabatan strategis, seperti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Muchdi Pr, yang menjadi wakil ketua umum. Partai Gerindra pun jauh-jauh hari sudah mencalonkan Prabowo sebagai presiden.

Prabowo pernah mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Golkar, menjelang Pemilu 2004. Ia kalah. Salah satu "titik lemah" Prabowo, yang akan dipolitisasi lawan politiknya, adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1998, menjelang Soeharto lengser. Kasus itu pula yang membuat ia dipensiunkan dini dari kemiliteran.

Suhardi menilai, kasus penculikan aktivis itu tidak relevan lagi untuk "menjatuhkan" Prabowo. Kasus itu tak lagi menjadi beban karena berulang kali dijawab dan tidak pernah bisa dibuktikan. Bahkan, Partai Gerindra kini memiliki "perisai" kuat untuk menangkal tuduhan keterlibatan Prabowo karena dua korban penculikan tahun 1998, Pius Lutrilanang dan Desmond J Mahesa, menjadi kader dan caleg partainya.

Namun, beban masa lalu dari pendiri Partai Gerindra bukan hanya dari Prabowo. Kini Muchdi diadili karena diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir.

Dengan iklan di media massa yang bertubi-tubi, pengelola Partai Gerindra terlihat tengah melakukan branding. Melekatkan partai itu di benak rakyat. Namun, beban masa lalu itu juga perlu dijawab....

Wawancara:

MENINGKATKAN GENGSI BANGSA DENGAN KETAHANAN PANGAN

SEBAGAI partai politik yang baru melakukan ”debut”-nya, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menjadi salah satu yang diperhitungkan kemunculannya. Parpol ini mengantongi modal dukungan yang kuat dari dua organisasi kemasyarakatan berbasis massa besar, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA.

Partai Gerindra juga mengusung nama besar Prabowo Subianto Djojohadikusumo, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad), yang kini menjadi pengusaha dan Ketua Umum HKTI. Prabowo adalah putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo.

Semua keuntungan itu diakui Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi saat ditemui Kompas di ruang kerjanya, pekan lalu. Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra terletak di kawasan permukiman mewah Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Berikut ini petikan percakapan Kompas dengan Suhardi.

Apa yang Partai Gerindra tawarkan supaya masyarakat tertarik dan memilih parpol ini?

Seperti sering kami sampaikan melalui iklan di sejumlah media massa, Partai Gerindra mencoba menawarkan jalan keluar atas persoalan yang terus dihadapi bangsa ini, seperti kemiskinan, kekurangan pangan, krisis energi, dan banyak lagi.

Yang kami tawarkan, salah satunya, adalah membangun kemandirian bangsa, baik terkait masalah ketahanan pangan atau energi. Bangsa ini sebenarnya kaya dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah.

Kita tidak perlu tergantung bahan makanan impor. Kita bisa produksi semua sendiri. Tanah Indonesia kaya bahan pangan, ada yang namanya polo kependem atau umbi-umbian, polo gemantung atau buah yang tumbuh bergelantungan, dan polo kesampar atau bahan makanan yang tumbuh menjalar.

Coba bayangkan, bagaimana bisa dengan kondisi bangsa yang punya lahan subur dan kaya seperti ini rakyatnya masih miskin dan kekurangan pangan.

Pemikiran ini apakah terkait kedekatan Partai Gerindra dengan petani, yang sering kesulitan lahan, pupuk, dan bibit?

Masalah memang akan terus ada, apalagi jika semua orang hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Kami putuskan bertindak lewat Partai Gerindra. Semua persoalan hanya bisa diselesaikan dengan langkah konkret. Misalnya, mengapa tidak membuat kebijakan dan payung hukum yang lebih memprioritaskan kepentingan petani sehingga kemandirian dan ketahanan pangan bisa diwujudkan?

Langkah konkret seperti itu yang dibutuhkan. Partai Gerindra akan memengaruhi pembuatan dan isi kebijakan yang lebih memihak macam itu. Jika kita bisa mandiri dalam penyediaan pangan, tidak perlu lagi impor. Malah kalau perlu kita buat aturan yang membatasi produk (makanan) apa saja yang boleh diimpor. Biar saja kalau kita nanti akan berbenturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negara maju saja memproteksi petani dan peternak mereka masing-masing kok. Kenapa Indonesia tidak boleh? Pasar Indonesia sangat besar.

Hal itu alasan Partai Gerindra didirikan?

Awalnya, tiga tahun lalu, saya bersama sejumlah rekan di HKTI dan tokoh masyarakat lain membuat proposal mendirikan Partai Petani dan Nelayan, lalu mengajukannya ke Pak Prabowo. Namun, karena saat itu beliau masih sibuk di Partai Golkar dan ingin ikut mendorong pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sukses, proposal itu belum ditanggapi.

Baru sekitar Februari 2008, Pak Prabowo memutuskan mendukung proposal kami yang sebelumnya diperbaiki. Dari sana kemudian Partai Gerindra terbentuk. Prosesnya nyambung dengan teman-teman di Jakarta, seperti Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra), yang juga punya idealisme sama.

Namun, ketika itu, untuk mendaftarkan Partai Gerindra agar bisa disahkan sebagai parpol baru di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tenggatnya sangat mepet. Praktis cuma tinggal beberapa hari. Saat itu kami pikir hanya keajaiban yang bisa membuat kami lolos. Tetapi, dengan kesungguhan dan kerja keras, kami mampu menyerahkan bukti kepengurusan parpol di 22 wilayah provinsi sebagai salah satu prasyarat pendaftaran parpol baru. Surat akta notaris pendirian Partai Gerindra pun selesai pada 12 Februari 2008 dengan anggota saat itu sekitar 400.000 orang.

Kami memang banyak terbantu dengan jaringan kerja pendukung kami, seperti HKTI, KTNA, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), jaringan kerja Resimen Mahasiswa, dan birokrasi di sejumlah daerah. Sekarang jumlah anggota kami mencapai sekitar lima juta orang.

Partai Gerindra serius mengusung nama Prabowo?

Kami yakin popularitas beliau sangat diperhitungkan, terutama di masyarakat petani dan nelayan. Memang kami masih harus berjuang menghadapi parpol lama yang lebih dahulu besar.

Kami akan berjuang keras untuk bisa mengantongi modal persentase jumlah suara yang dibutuhkan agar bisa mengusung atau mengajukan calon presiden. Semoga aturannya tak berubah. Kami yakin sanggup memperoleh 15 persen suara.

Soal Prabowo yang disebut terlibat penculikan aktivis....

Saya pikir selama ini Pak Prabowo sudah menjawab semua itu, baik di media massa atau di bukunya. Kami memilih tidak ingin menanggapi isu atau pemberitaan tentang kasus itu karena hanya menghabiskan waktu. Kalau ada pihak yang mau memfitnah, ya biarkan saja. Buat apa ditanggapi. Kebenaran akan muncul.

Jika dikatakan Pak Prabowo menculik aktivis pada masa lalu, lantas bagaimana dengan nama Pius (Pius Lustrilanang) dan Desmond (Desmond J Mahesa). Mereka berdua diketahui menjadi korban penculikan di masa lalu, tetapi mereka malah masuk Partai Gerindra. Mereka juga tak kami beri kompensasi apa-apa.

Soal isu itu, sudahlah. Kami tidak mau melayani lagi. Jauh lebih baik kalau kami memprioritaskan persoalan bangsa. Orang toh bisa membaca sendiri buku Pak Prabowo. Kalau mau buka-bukaan, siapa memangnya di negeri ini yang tidak punya dosa? Apa semua parpol besar yang ada bersih dari korupsi?

Soal anggapan parpol ini kental aroma militernya....

Tidak juga. Selain Pak Prabowo dan Pak Muchdi Pr (mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat), di DPP cuma ada Pak Glenny Kairupan (purnawirawan TNI). Dari 600-an caleg, yang berasal dari purnawirawan TNI/Polri hanya ada lima orang.

4. Partai Peduli Rakyat Nasional

www.indonesiamemilih.com
Visi

Rakyat Bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.

Misi

Meningkatkan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa dan meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sejarah

MENJADI salah satu partai peserta Pemilu 2009, PPRN harus menempuh perjuangan panjang dan melelahkan. Partai ini kemudian lolos verifikasi administratif KPU untuk Pemilu 2009 yang diumumkan pada 31 Mei 2008 dan dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, partai ini bernomor urut 4.

Partai Peduli Rakyat Nasional adalah partai politik di Indonesia dengan basis pendukung nasionalis didirikan pada Tanggal 20 Januari 2006 dengan pendiri utama adalah RAJA SUTAN D.L. SITORUS dengan 28 kepengurusan di tingkat propinsi dan 16 di tingkat kabupaten atau kota.

Tokoh utama dari partai ini adalah Sutan Raja DL Sitorus, dengan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Ketua Umum Brigjend. TARIDA SINAMBELA dan Sekjend ANTON SIHOTANG kemudian kerena alasan organisasi Sekjend kemudian digantikan oleh H.M. Baryadi.

Selanjutnya karena melihat perkembangan partai yang stagnan serta tidak stabilnya kepengurusan DPP yang ditandai dengan banyaknya versi AD/ART yang beredar maka seluruh Ketua DPW PPRN se-Indonesia sepakat mengadakan rapat umum pada tanggal 27 November 2007 di Hotel Niagara Parapat Sumatera Utara yang dihadiri oleh 33 DPW seluruh Indonesia.

Pada forum rapat tersebut disepakati beberapa hal antara lain, merubah seluruh AD/ART Partai, sehingga hanya ada satu versi AD/ART saja; menambah beberapa orang unsur pendiri partai; merubah susunan pengurus DPP Partai Peduli Rakyat Nasional.

Berdasarkan rapat tersebut maka diadakan pemilihan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional yang pada akhirnya dimenangkan oleh AMELIA ACHMAD YANI, putri dari Pahlawan Nasional Jendral ACHMAD YANI yang sebelumnya beliau adalah Ketua DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Jawa Tengah. dan DR. H.V.T. ALBERT SIMANJUNTAK sebagai Sekjend dan HOTMAN SITORUS, SH sebagai Bendahara Umum.

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

www.indonesiamemilih.com
Visi

Menyelaraskan aspirasi pengusaha dan pekerja guna menggerakkan roda industri dan perekonomian rakyat.

Misi

Memperjuangkan hak pengusaha dan pekerja.

PPPI Partainya Basis Pengusaha dan Pekerja

DEKLARATOR sekaligus Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Daniel Hutapea, kembali mempersiapkan kader-kadernya dalam rangka konsolidasi Partai PPPI guna mengembangkan serta membangun Partai PPPI kedepan untuk teguh pada komitmennya menselaraskan aspirasi pengusaha dan pekerja untuk mengerakkan perekonmian nasional.

Disamping sebagai jawaban akan hadirnya partai politik yang benar-benar mampu menumbuhkan kepercayaan pengusaha namun juga mampu menampung aspirasi pekerja. Dimana sinerji yang baik antara pengusaha dengan pekerja, tak saja menciptakan iklim investasi yang kondusif tapi juga menjadi sumbangsih terbesar pada kekuatan dan kemandirian ekonomi bangsa.

Oleh karenanya dengan kesiapan 80% di tingkat propinsi, 60% di tingkat Kabupaten/Kota, dan 30% kuota untuk perempuan sesuai UU Politik 2007 (per Desember 2007) adalah sebagai contoh Ketua DPD PPPI DKI Jakarta, seorang pengusaha sekaligus salah seorang Ketua Iwapi. Bahkan Bendaharanya salah seorang Miss Indonesia asal Lampung. Boleh dibilang Jakarta akan dikuasai oleh Srikandi-Srikandi dari organisasi-organisasi wanita. Begitu pula dari DPD Lampung, Ketuanya seorang pengusaha wanita. Tak heran bila sejumlah organisasi pengusaha serta serikat pekerja menyatakan komitmennya untuk berjuang dan membesarkan bersama Partai PPPI.

Sebut saja beberapa organisasi pengusaha dan serikat pekerja seperti Gapensi, Kadin, Aspanji, Iwapi, Kowani, PHRI, Hipmi, Apindo, Organda, REI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Pos Indonesia, Serikat Pekerja Asuransi serta Serikat-Serikat Pekerja yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Eksistensi Partai PPPI hingga kini berdasarkan Akte Pendirian Nomor 3/Tgl 12-12 2002 (Notaris H.Dana Sasmita SH, red), SK Menteri Kehakiman Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik Nomor M.UM 06.08-15 (16 Januari 2003, red) dan SK Menteri Kehakiman Pendaftaran Hak Cipta Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, Nomor 025510 (12 Maret 2003, red).

Partai PPPI dilahirkan bukan untuk kepentingan deklarator tapi untuk kepentingan pengusaha dan pekerja, khususnya di daerah-daerah, para gubernur, walikota juga bupati-bupati. Dan peran serta daerah, putera-puteri daerah di Partai PPPI diyakini mampu sebagai motivator dan solusi bagi kebuntuan selama ini.

Partai PPPI, partai politik yang tepat bagi para pengusaha dan para pekerja untuk saling duduk bersama, menentukan masa depan, selain bersama-sama pula memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerja itu sendiri.

Dengan kata lain lahirnya partai ini menjembatani aspirasi para pekerja kepada para pengusaha sehingga tercipta iklim yang dinamis, kesejahteraan para keluarga pekerja dapat di jamin.

Lahirlah win-win solutions antara pengusaha dan pekerja. Keuntungan dari kedua belah pihak pun dapat diperoleh. Kesejahteraan bangsa ini pun dapat diraih. Tak ada lagi aset-aset Negara yang harus tergadaikan pada bangsa lain alih-alih demi kesejahteraan rakyat .

Partai PPPI telah di daftarkan ke Departemen Kehakiman sebagai kesiapan Pemilu 2009 nanti. Pengurusnya partai ini merupakan gabungan dari berbagai asosiasi, terdiri dari mantan pengurus dan juga sebagian besar masih aktif di organisasinya seperti Kadin, Hipmi, Iwapi, Organda, Gapensi, Apindo, REI, Serikat-serikat Pekerja dan sebagainya. Sementara kepengurusanya di tingkat kecamatan pun mensinerjikan antara kekuatan para pengusaha menengah, kecil serta mikro seperti pedagang rokok, pedagang warteg, pengusaha tempe, tahu dan militansinya para pekerja di sektor formal serta informal.

Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Daerah selalu bervariasi. Ketua Umumnya dari Pengusaha sementara Sekjen-nya dari Serikat Pekerja Pos Indonesia, Komposisi demikian, komposisi saling mengisi sehingga diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha, pekerja dan para profesional. Sehingga tidak ada lagi buruh demo ke perusahan karena pengusaha dan pekerja sudah menentukannya sendiri dan pemerintah tidak turut campur lagi.

Saatnya pengusaha dan pekerja bersatu untuk menyongsong Indonesia bermartabat. Selangkah lagi pengusaha jadi Presiden, selangkah lagi pekerja dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendahnya dengan Presiden yang pengusaha, Pengusaha yang menjadi Presiden. Lantaran antara pengusaha dan pekerja semakin terbuka dan tak perlu lagi ada jurang pemisah yang secara sadar atau tidak sadar kita ciptakan sendiri.

2. Partai Karya Peduli Bangsa

www.indonesiamemilih.com
Visi

Terwujudnya kejayaan Indonesia dengan pemerintahan yang stabil, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi

Berdasarkan fungsinya sebagai partai politik, maka misi PKPB adalah:

1. Mengamalkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
3. Mendorong terwujudnya aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang bersih, berwibawa, profesional, produktif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan layanan publik yang baik dan monoloyal pada negara;
4. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, adil dan sejahtera, serta menghormati norma-norma yang hidup di masyarakat;
5. Berpartisipasi dalam pengembangan sistem ekonomi nasional yang lebih memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat;
6. Ikut serta dalam mewujudkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, yang menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, cerdas, sehat, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab;
7. Memantapkan pelaksanaan kerukunan kehidupan beragama;
8. Melindungi, memelihara dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang bersumber dari ajaran dan norma-norma keluhuran bangsa;
9. Mendorong pemantapan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara;
10. Memantapkan komitmen untuk menyerap, merumuskan, menyalurkan dan memperjuang-kan aspirasi, tuntutan serta harapan rakyat sehingga menjadi kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal;
11. Melaksanakan rekrutmen kader yang ber-kualitas, berakhlak dan bermoral tinggi serta mendapat dukungan rakyat, untuk mengisi jabatan politik di lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan, yang didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat; dan
12. Melakukan proses pendidikan politik dan komunikasi politik untuk mengembangkan dan memantapkan etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

1.Partai Hati Nurani Rakyat

www.indonesiamemilih.com

Visi

Kemandirian Bangsa : Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakyat : Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, dibenaknya harus selalu tertanam kalimat ”kesejahteraan rakyat Indonesia”, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

SAATNYA HATI NURANI BICARA

UNGKAPAN old soldier never dies pada awalnya hanya dianggap Wiranto, yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Hanura, hanya slogan biasa. Namun, setelah pensiun, ternyata ia mulai bisa merasakan semangatnya. Ternyata, jiwa kejuangan itu tidak pernah mati. Semangat itu mulai menyeruak ketika melihat kondisi bangsa yang tidak pernah bisa bangun dari keterpurukan.

Menurut dia, pada saat bangsa lain sudah membicarakan globalisasi serta menikmati kemajuan teknologi tercanggih, hati nurani bakal memberontak melihat negeri yang kaya raya ini, rakyatnya harus antre BBM.

Berikut petikan percakapan dengan ayah dari Amalia Sianti, Ika Mayasari, dan Zainal Rizky ini, yang ditemui di kantornya di Jalan Kotabumi, Jakarta, akhir pekan lalu.

Anda pernah jadi capres pada Pemilu 2004 dan kemungkinan maju lagi pada pemilu mendatang, visi Partai Hanura?

Jangan bicara visi presidenlah, saya sampai sekarang belum mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kalau visi Hanura, partai ini didirikan berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa, yang setelah 63 tahun merdeka, dan sepuluh tahun menjalani reformasi, ternyata tidak dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat kita. Tidak juga kita dapat memberikan apa yang pernah kita janjikan kepada mereka. Tidak juga kita dapat memberikan apa yang dimimpikan rakyat kita. Keadaan aman, adil, dan sejahtera.

Problem pokoknya di mana?

Problem pokoknya terletak pada cara mengelola negara ini. Pengelola negara yang mendapat mandat dari masyarakat, para pemimpin politik yang dipilih dari proses politik, seharusnya menempatkan jabatan dan kekuasaan sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat.

Ada kesalahpahaman, jabatan itu menjadi sasaran, sehingga ramai-ramai elite politik mengejar jabatan, kedudukan, untuk target terakhir, yang kemudian menjadikannya sebagai kebanggaan, kehormatan, dan dieksploitasi sebesar-besarnya untuk dipertahankan dengan ongkos dan semua cara.

Itu sebabnya kami mendirikan parpol. Diharapkan bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah politik kepartaian. Kami membangun parpol dengan mengedepankan hati nurani. Maka, nama partai yang kami bangun adalah Partai Hati Nurani Rakyat. Itu bukan trik politik atau untuk mencari trade mark menarik perhatian publik, tetapi kami berkehendak semua kader Partai Hanura dibiasakan bertindak, berpikir, bersikap, dan berbuat berorientasi pada visi kerakyatan.

Apa konkretnya dari visi kerakyatan ini?

Visi ini secara konseptual kami jabarkan sebagai kemandirian dan kesejahteraan. Bahwa ke depan nanti dalam mengelola negara ini, dalam persaingan global, agar bangsa ini jangan sampai dibodohi negara lain, ditekan negara lain, diintervensi negara lain, kita harus mampu mandiri. Kalau kita mampu mandiri, insya Allah, kekayaan alam yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa ini.

Cita-cita besar kebangsaan yang ingin diwujudkan?

Tatkala negeri ini didirikan, pendahulu kita bukan hanya mewariskan negara yang merdeka, juga memberi amanah yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, tiga tujuan yang pertama itu wajib hukumnya bagi pemerintahan mana pun. Untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, dengan hukum, penegakan hukum yang kuat, dan memberikan kepastian.

Ada kesan militer dalam Partai Hanura?

Sebenarnya itu tidak ada, saya ke mana-mana tidak begitu. Kenyataannya yang masuk Hanura tidak hanya mantan militer. Hanura mampu mengonsolidasikan secara struktural organisasi sampai tingkat desa, di 33 provinsi di 460 kabupaten/kota. Artinya, Hanura dapat diterima masyarakat, bukan hanya militer.

Jadi, kalau ada yang mengatakan kesan militer, mereka adalah orang yang tidak senang Partai Hanura, tidak tahu masalahnya, tidak ngerti Partai Hanura seperti apa, hanya memberikan satu penilaian untuk mengganggu Partai Hanura. Kalau ada orang masih berbicara begitu, tolong sampaikan kepada saya, saya akan minta debat publik secara umum. Sampaikan bukti-buktinya kalau kami partai militer, atau partai yang terkesan militerisme.

Tentang masalah HAM yang sering kali mengganggu Anda?

Sungguhpun sudah cukup banyak penjelasan dari saya, bahkan saya pada tahun 2004 sudah secara resmi menjadi calon presiden Republik Indonesia, tidak terhambat masalah HAM itu, saya sudah mempunyai pemilih sampai 26 juta. Jadi jangan ulang-ulang lagilah, jangan setback. Oleh karena itu, siapa pun yang merasa masih mempunyai hitung-hitungan masalah HAM, saya minta jangan di belakang layar. Jujurlah kita, negeri ini kalau nanti hanya sarat dengan fitnah tidak akan maju. Sebagai bangsa, kita sudah kehilangan kejujuran. Saya mengajak membangun kembali kejujuran sebagai bangsa, caranya kembali kepada hati nurani.

RepublikaN Bertekad Sokong Sri Sultan Jadi Presiden

MAKASSAR, KAMIS — Kader Partai Republik Nusantara (RepublikaN) bertekad untuk terus menyokong Sri Sultan Hamengku Buwono X menuju kursi kepresidenan.

Komitmen tersebut akan semakin diperkuat dalam kegiatan Pengembangan dan Pelatihan Pemenangan Caleg (P3C) RepublikaN, kata Ketua Umum Dewan Presidium Pusat (DPP) Partai RepublikaN, Letjen (Purn) Syahrir di hadapan ratusan caleg peserta pelatihan di Makassar, Kamis (8/1) malam.

Menurutnya, dengan menyokong figur Sri Sultan, partai telah mendapat kemenangan awal Pemilu sebesar 50 persen.

"Sisanya, 20 persen dari figur caleg dan 30 persen dari sejauh mana caleg menerapkan strategi dan rencana aksi yang didapatkan dari P3C," ujarnya.
Ia optimistis, jika kader bekerja keras, maka Partai RepublikaN dapat mencapai target perolehan suara nasional minimal 10 persen.

Syahrir mengimbau caleg setelah pelatihan ini agar senantiasa memberi pemahaman politik kepada masyarakat sekitarnya bahwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif adalah sebuah satu kesatuan.

Untuk menuju perubahan ke kehidupan yang lebih baik, syarat utamanya ialah memilih Sri Sultan sebagai presiden dan RepublikaN sebagai partainya.

Para caleg mendapat tiga materi pokok dalam pelatihan tersebut, yakni pilihan politik Partai RepublikaN yang berpindah dari Sutiyoso ke Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kartu Tanda Anggota (KTA) partai dan tekad caleg menyokong Sri Sultan.

"Pengurus pusat perlu memberi pemahaman kepada para kader dan caleg bahwa kami tidak begitu saja meninggalkan Pak Sutiyoso dengan tidak permisi. Kami tetap izin dan perubahan pilihan itu berdasar aspirasi masyarakat. Bukan keinginan kader internal RepublikaN," katanya.

KOMPAS Kamis, 8 Januari 2009

Anas Bersyukur Elektabilitas PD dan SBY Tertinggi

Anas Urbaningrum, ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, menyatakan bersyukur atas hasil survei Lembaga Survei Indonesia Desember 2008, yang mendapatkan adanya kenaikan elektabilitas PD dan SBY tertinggi dari parpol dan capres peserta Pemilu 2009.

Hasil survei LSI yang diumumkan kemarin dalam jumpa pers yang disenggerakan Minggu 4 Januari 2009, merupakan kelanjutan penelitian atas elektabilitas dan capres yang dilakukan LSI sebelumnya.

Survei tutup tahun ini melibatkan 5.100 responden, dengan margin of error <1,6%.

Survei itu menemukan elektabilitas Partai Demorat sebesar 23%, dan elektabilitas SBY bila maju sebagai presiden adaalah 43%.

Sementara survei menempaktan PDIP di posisi kedua dengan pencapaian 17,1%, dan Partai Golkar di posisi ketiga dengan capaian 13,3%.

Sedangkan SBY tetap dibuntuti oleh Megawati yang berhasil mematok diri pada angka 19%.

Menurut Anas, ini adalah cermin kepercayaan rakyat dan kemajuan politik yang sangat berarti dan patut disyukuri oleh Partai Demokrat.

“Angka tersebut adalah modal politik yang sangat berharga untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2009.

“Sebagai partai, Partai Demokrat mulai tampak 'berbakat' untuk menjadi juara,” ujar Anas. “Peluang menjadi juara bukan hanya monopoli Golkar dan PDIP.”

Tidak hanya angka elektabilitas PD dan SBY yang membuat Partai Demokrat makin optimis dan terus bekerja keras, tetapi juga penyebabnya adalah PD dan SBY mengalami kenaikan angka elektabilitas.

“Partai Demokrat naik angkanya karena dinilai publik sebagai partai yang paling bersih dari korupsi, baik programnya untuk rakyat, mampu memecahkan masalah bangsa dan peduli pada keinginan rakyat.

Sementara SBY juga naik elektailitasnya, menurut Anas, karena tingkat kepuasan publik naik menjadi 69%.

Mengapa? Ini karena publik menilai: kondisi politik dan pemerintahan baik, penegakan hukum baik, keamanan baik, keadaan ekonomi sedikit membaik (meski belum memuaskan), kinerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan membaiknya kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan.

“ Artinya kenaikan angka Partai Demokrat dan SBY bukan jatuh dari langit, melainkan berbasiskan penialaian publik terhadap isu-isu dan kinerja yang dianggap penting.

“Publik atau pemilih tampak makin rasional dan cerdas,” tuturnya kepada Situs Demokrat menguraikan tanggapannya atas hasil kerja lembaga pimpinan Saiful Mujani di akhir tahun ini.

“ Dengan kata lain, PD dan SBY naik elektabilitasnya karena bekerja keras. PD serius kampanye lewat iklan dan di lapangan oleh para caleg. SBY konsentrasi sebagai Presiden untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Termasuk mengatasi dampak krisis glbal.

“ Hemat kami ini adalah gejala yang baik. Partai dan pemimpin yang bekerja keras diapresiasi dan dinilai positif oleh rakyat. Ini adalah perkembangan yang maju dalam demokrasi kita.” Tutur Anas.

Dapil IX Jateng Harus Kerja Keras

Menyikapi hasil yang menggembirakan ini, Brahmana, calon legislatif DPRRI Partai Demokrat No. Urut 2 dari Dapil IX Jawa Tengah, mengingatkan para calon Partai Demokrat yang dan calon legislatif PD lainnya, agar jangan berpuas dulu, karena hasil yang diungkapkan itu adalah hasil kumulasi tingkat nasional, dan belum tentu mencerminkan keadaan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes yang menjadi bagian dari Dapil IX Jateng.

“Kita harus ingat,” ujarnya, “Pemilu 2004 kita tidak mendapatkan satu kursipun untuk DPRRI dari dapil ini.”

Kepada para kader serta tim sukses Partai Demokrat di dapil tersebut, Brahmana yang juga adalah Pemimpin Redaksi News Demokrat dan Situs Demokrat, berpesan agar para caleg, kader, dan tim sukes yang sudah dibentuk agar terus bekerja keras, agar capaian angka di Dapil IX Jateng terus meningkat.

Brahmana yang juga dipercaya sebagai Koordinator Publikasi Publikasi dan Pencitraan Tim Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, mengajak agar para kader Partai Demokrat betul-betul bisa menerapkan tema kampanye “Jujur Berjuang Untuk Rakyat.”

Ditekankannya, “Kita berbuat, bukan memberikan janji kepada rakyat. Rakyat sendirilah yang akan menilai.

“Perjuangan masih panjang, belum apa-apa. Lanjutkan!” ujarnya menyemangati para kader maupun sesama caleg di berbagai tingkatan yang ajan berlaga di Tegal dan Brebes tersebut. (Anto)

www.demokrat.or.id

PPP Dukung Poros Tengah II

Wacana yang disuarakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bak gayung bersambut. Sejumlah pimpinan parpol Islam akan membertimbangkan wacana Poros Tengah II itu. PPP sebagai salah satu parpol Islam juga mendukung gagasan koalisi parpol Islam ini.

Menurut Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, aliansi sesama parpol Islam adalah sebuah kewajaran. Sebab setiap parpol Islam memiliki irisan platform, kepentingan politik serta semangat keagamaan yang sama. Adanya persamaan-persamaan itu akan memudahkan untuk merealisasikan cita-cita dan idealisme partai serta umat Islam.

"Tapi memang untuk mewujudkannya perlu ada pendalaman visi, misi, dan kehendak politik masing-masing partai. Supaya nantinya tidak ada sumbatan komunikasi jika koalisi itu tercipta," kata Irgan kepada detikcom, Jumat (12/12/2008).

Namun Irgan tidak sertuju jika tujuan koalisi ini hanya untuk mengusung capres dan cawapres. Sebab, hal itu bisa merendahkan semangat dari koalisi tersebut, karena tujuan itu sangat bersifat temporal dan pragmatis.

Menurut dia, bangunan koalisi sesama partai Islam harus bertujuan memajukan kualitas umat Islam dalam berbagai dimensi dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan soliditas Umat Islam dalam mewujudkan kemajuan bangsa bersama sama dengan komponen masyarakat lainnya.

Diakui Irgan, memang koalisi sesama partai Islam saat ini sudah tidak relevan lagi. Sebab sekarang ini paduan masyarakat berada di dua kutub, yakni partai Islam dan partai nasionalis. Meski demikian, PPP sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai-partai Islam lainnya.

"Bagi kami tawaran berkoalisi sesama partai Islam adalah pilihan pertama, sedang berkoalisi dengan partai nasionalis adalah pilihan berikutnya," beber Irgan.(ddg/asy)

www.ppp.or.id

Tolak Cawapres, Din Syamsuddin Siap Jadi Capres

Ditulis oleh www.detik.com

Saturday, 27 December 2008

Mataram - Keinginan sejumlah parpol untuk menjadikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai cawapres agaknya bertepuk sebelah tangan. Din menolak mentah-mentah posisi tersebut. "Saya tidak mau menjadi cawapres. Saya sudah didatangi Ibu Mega, Pak Wiranto dan Pak Prabowo. Ramai-ramai wartawan menulis seolah-olah saya telah dilamar menjadi cawapres," ujar Din. Penegasan sikap itu disampaikan Din saat berbicara di tengah seribuan jamaah Muhammadiyah di Praya, sekitar 30 kilometer arah timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (27/12/2008). "Lagi pula calon-calon presiden kita ini sekolahnya juga tidaklah tinggi-tinggi sekali. Samalah sekolahnya dengan saya. Jadi, saya mampu untuk menjadi presiden," imbuh Din disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Menurut Din, saat didatangi Megawati, Wiranto dan Prabowo, dirinya tidak memberikan jawaban. Baik menerima ataupun menolak. "Cuma ramai-ramai saja diberitakan, saya dilamar sebagai cawapres," ujarnya. Namun Din meminta pernyatannya ini jangan dilihat sebagai sebuah deklarasi, seperti disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sutiyoso, dan tokoh lainnya. “Nanti kalau saya menyatakan tidak siap menjadi capres, malah itu mengecilkan Muhammadiyah,” tandasnya. Din menambahkan, sejumlah partai kecil sudah melamar dirinya. Namun dia tak merinci partai-partai kecil itu. "Perkembangannya kita lihat setelah pemilu legislatif nanti," tandas Din.